BPJS Kesehatan Jember Pastikan Pemkab Jember Tetap Ikut Program JKN

Home / Berita / BPJS Kesehatan Jember Pastikan Pemkab Jember Tetap Ikut Program JKN
BPJS Kesehatan Jember Pastikan Pemkab Jember Tetap Ikut Program JKN Ilustrasi: Suasana pelayanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember. (FOTO: Dody Bayu Prasetyo/TIMES Indonesia)

TIMESPROBOLINGGO, JEMBERBPJS Kesehatan Cabang Jember memastikan bahwa kerja sama penjaminan kesehatan masyarakat dalam Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) oleh Pemkab Jember akan terus berjalan pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember Antokalina Sari Verdiana, Rabu (15/1/2020).

"Kami mengapresiasi Pemkab Jember yang terus berkomitmen untuk mendaftarkan masyarakatnya ke dalam Program JKN dalam segmen Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari APBD degan ditandatanganinya MoU perpanjangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan pada Desember 2019 lalu," kata Anto yang juga menerangkan bahwa Pemkab Lumajang juga ikut menandatangani perpanjangan kontrak serupa.

Dia menerangkan bahwa jumlah penduduk Jember yang terdaftar ke dalam Program JKN sebagai peserta PBI oleh Pemkab Jember pada 2019 adalah 181.777 jiwa.

"Untuk 2020 bisa jadi jumlahnya bertambah. Tergantung dari kemampuan pembayaran oleh Pemkab Jember," ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Anto tersebut menerangkan bahwa keikutsertaan pemerintah daerah (pemda) untuk mendaftarkan masyarakatnya yang kurang mampu dalam Program JKN ditekankan dalam sejumlah regulasi.

Di antaranya yakni Perpres 82/2018. "Dalam Pasal 12 Perpres tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan," terang Anto.

Selain itu, partisipasi pemda dalam Program JKN juga ditekankan dalam Permendagri 33/2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020.

"Yang salah satu poinnya menyebutkan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri sebagian atau seluruhnya jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda," ujarnya.

Selain itu, kedua regulasi tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) 8/2017 yang memerintahkan setiap kepala daerah untuk melakukan optimalisasi Program JKN sebagai program strategis nasional.

Juga pada Undang-Undang (UU) Nomor 24/2014 yang memerintahkan kepala daerah wajib melaksanakan program strategis nasional lengkap dengan sanksinya.

Dengan sejumlah regulasi tersebut, Anto menilai bahwa partisipasi pemda dalam Program JKN merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

"Jadi memang di sini ada kewajiban pemerintah daerah untuk mendaftarkan penduduknya yang belum terjamin dalam JKN," tutur Anto.

Selain itu, dia juga menerangkan bahwa partisipasi pemda dalam Program JKN juga untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya.

Sebagai informasi, tahun ini Kabupaten Mojokerto merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang sukses mempertahankan UHC di wilayahnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember Dyah Kusworini mengatakan bahwa pihaknya masih belum bisa menyebut besaran anggaran daerah yang disiapkan untuk Program JKN bagi penduduk miskin yang didaftarkan pihaknya. Hal tersebut lantaran masih dalam proses pembahasan di parlemen. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com