Polemik Bendera PKB, Eggi Sudjana Minta Polri Segera Bertindak

Home / Berita / Polemik Bendera PKB, Eggi Sudjana Minta Polri Segera Bertindak
Polemik Bendera PKB, Eggi Sudjana Minta Polri Segera Bertindak Diskusi Publik 'Polemik Merah Putih - Logo PKB, Penodaan Lambang Negara Kah?' di D Hotel, Jl. Sultan Agung No. 9, Jakarta, Minggu (11/11/2018). Foto: Rahmi Yati Abrar/TIMES Indonesia.

TIMESPROBOLINGGO, JAKARTA – Pengacara senior Eggi Sudjana menilai, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) seharusnya langsung mengambil tindakan tegas dan memproses dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, kasus bendera merah putih yang ditempel logo PKB tersebut bukan masuk delik aduan.

"Konteksnya, kita mesti berlaku jujur, adil dan benar. Kenapa yang PKB tidak segera harus diproses polisi, karena ini bukan delik aduan. Polisi tidak perlu nunggu ada aduan masyarakat," kata Eggi dalam Diskusi Publik 'Polemik Merah Putih - Logo PKB, Penodaan Lambang Negara Kah?' di D Hotel, Jl. Sultan Agung No. 9, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Eggi yang juga calon Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menyayangkan sikap PKB yang menggunakan logo partai dengan latar belakang bendera merah putih itu.

Merujuk kepada Undang-undang (UU), tindakan itu lebih berpotensi terkena tindak pidana penodaan simbol negara yang ada implikasi hukum di dalamnya.

"Pasal 57 huruf c dan d UU No 24 Tahun 2009. Kalau merujuk hukum harus jelas," tegasnya.

Eggi lantas menyebutkan isi pasal 57 huruf c dan d tersebut. Yakni, "Setiap orang dilarang: c. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; Dan, d. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini."

"Bahasanya sudah amat jelas bahwa setiap orang dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai bentuk dan perbandingan ukuran dan membuat lambang perseorang, partai politik, perkumpulan, organisasi atau perusahaan yang sama yang menyerupai lambang negara, menggunakan lambang negara untuk keperluan lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp100 juta," tandas Eggi Sudjana(*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com