Pantau Layanan OSS, Presiden RI Jokowi Tinjau PTSP BKPM Jakarta

Home / Berita / Pantau Layanan OSS, Presiden RI Jokowi Tinjau PTSP BKPM Jakarta
Pantau Layanan OSS, Presiden RI Jokowi Tinjau PTSP BKPM Jakarta Presiden RI Jokowi meninjau pelayanan OSS di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019) (Foto: Setkab RI for TIMES Indonesia)

TIMESPROBOLINGGO, JAKARTAPresiden RI Jokowi (Joko Widodo) pada Senin (14/1/2019) meninjau langsung layanan Online Single Submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Kepala BKPM, Thomas Lembong, presiden menegaskan bahwa dirinya ingin memastikan sistem OSS berjalan dengan baik dan cepat dalam memberi pelayanan perizinan.

"Seperti apa prosesnya ya tadi saya bertanya ke beberapa investor yang datang, masyarakat yang ingin mengurus perizinannya, ya, saya lihat ya cepat," ujar presiden.

Menurut presiden, layanan yang dulu berada di Kantor Kemenko Perekonomian sebelum dipindahkan ke BKPM ini berjalan dengan baik, terutama dengan sistem yang disederhanakan menjadi online. Pada praktiknya, presiden menyatakan jika di BKPM memang dibatasi sehingga 2 jam bisa mengurus izin permulaan.

"Jadi, izin apa saja tadi? Izin nomor induk perusahaan dan izin usaha, itu sudah bisa langsung memulai investasinya, kegiatan investasinya sudah bisa dimulai. Sambil menunggu lagi,  ada yang namanya service level agreement yang harus diurus selama satu bulan, izin lokasi, izin lingkungan, izin mendirikan bangunan (IMB).  Nah ini selesai. Tapi sudah bisa memulai, sudah," terang Presiden.

Presiden menegaskan jika kecepatan proses seperti ini yang diperlukan, karena memang yang paling sulit adalah mengintegrasikan di BKPM dengan di semua kabupaten dan kota, yang 514 kabupaten/ kota dan 34 provinsi. Karena itulah ada service level agreement, sehingga jika satu bulan daerah tidak mengeluarkan izin, artinya sudah otomatis berjalan.

"Ini nanti setelah ini, kita melihat ini dulu. Baru nanti, akhir bulan ini akan kita kumpulkan gubernur, bupati, wali kota untuk mensinkronkan, untuk mengintegrasikan sistem ini dengan sistem yang ada di daerah, karena semua daerah sudah punya kok PTSP, provinsi punya, kabupaten punya, kota punya," tegas Presiden RI Jokowi. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com