Begini Hasil Sidang Duplik Kasus KM Argo Mulya Putri 2 di PN Probolinggo 

Home / Berita / Begini Hasil Sidang Duplik Kasus KM Argo Mulya Putri 2 di PN Probolinggo 
Begini Hasil Sidang Duplik Kasus KM Argo Mulya Putri 2 di PN Probolinggo  Sidang duplik kasus kapal KM Argo Mulyo Putri 2, di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo. (FOTO: Istimewa for TIMES Indonesia)

TIMESPROBOLINGGO, PROBOLINGGOSidang duplik kasus KM Argo Mulya Putri 2 dengan terdakwa Nasrudin, di Pengadilan Negeri Kota Probolinggo Jawa Timur, diwarnai keberatan dari pihak penasehat hukum.

Hal itu lantaran ahli yang dihadirkan, tidak sesuai, dengan disiplin ilmu dalam kasus yang bersangkutan.

Sidang tersebut, dipimpin Hakim Ketua Sylvia Yudhiastika dengan JPU Elan Jaelani. Pihak penasehat hukum terdakwa, Binton Sianturi, keberatan dengan ahli Arief Wahyudi yang dihadirkan pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk didengar keterangannya, terkait penafsiran pasal 93 ayat 1, juncto pasal 27 ayat 1, UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.

“Sebab disiplin ilmu yang dimiliki ahli, bukan disiplin ilmu hukum dan sertifikat pendukung lainnya, yang dimiliki oleh ahli, sama sekali tidak memiliki reverensi dengan ilmu hukum. Khususnya pasal 93 tersebut. Harusnya kan yang berkompeten dalam bidang ilmu hukum pidana,” kata Penasehat hukum terdakwa, Binton Sianturi, Kamis (14/2/2019).

Masih menurut Binton, Pasal 93 ayat 1 adalah pengaturan tindak pidana yang dikhususkan untuk kapal penangkap ikan yang sama sekali tidak pernah memiliki SIPI alias bodong. Seperti kapal asing yang seenaknya masuk ke perairan nusantara.

Selain itu, mengacu pada UU RI nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Tidak ada satupun terdapat pasal yang memuat tentang sanksi pidana terhadap SIPI yang habis masa berlakunya.

Karena SIPI itu, merupakan bagian dari perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, yang tentu memiliki sanksi administratif saja. “Sama seperti halnya pengendara motor yang tidak punya SIM. Apakah kemudian dihukum penjara, kan tidak seperti itu,” ujar Binton.

Sidang duplik itu kemudian dilanjutkan dengan sidang putusan kasus kapal KM Argo Mulyo Putri 2, pada Jumat (15/2/2019) mendatang di Pengadilan negeri Kota Probolinggo. Pihak penasehat hukum terdakwa, berharap majelis hakim bisa bertindak adil sesuai perundang-undangan yang berlaku. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com