Cegah Penipuan Bisnis Umroh, Kemenag Kembangkan Aplikasi 'Sipatuh'

Home / Berita / Cegah Penipuan Bisnis Umroh, Kemenag Kembangkan Aplikasi 'Sipatuh'
Cegah Penipuan Bisnis Umroh, Kemenag Kembangkan Aplikasi 'Sipatuh' Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. (FOTO: Kemenag)

TIMESPROBOLINGGO, JAKARTA – Agar tak terulang lagi penipuan haji oleh Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah (PPIU), Kemenag kembangkan aplikasi "Sipatuh".

"Kami sedang membangun regulasinya, bahkan hampir menyelesaikan aplikasi berbasis elektronik yang bernama "Sipatuh", Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (3/1/2017).

Menurut dia, dengan apliksi ini pergerakan jamaah umrah dapat dipantau secara online oleh Kemenag.

Biro travel atau PPIU akan terpantau langsung soal berapa jumlah jamaah yang diberangkatkan dan yang kembali. Jumlahnya harus sama.

"Sipatuh" juga bisa melihat apa hotel atau penginapan yang dipakai dan apa maskapai penerbangan yang dipakai.

Intinya, tambahnya, aplikasi ini akan menjadi sarana kendali dari pemerintah dan masyarakat untuk mengakses berbagai aktivitas jamaah umrah. Harapannya, kejadian PPIU yang menelantarkan dan tidak menepati janji untuk calon jamaah umrah bisa ditekan.

"Aplikasi itu akan mendorong sistem informasi satu pintu untuk perlindungan jamaah umrah yang transparan dan akuntabel. Dengan terobosan itu, kinerja Penyelenggara Perjalan Ibadah Umrah (PPIU) dapat dimonitor dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan aplikasi ini mewajibkan setiap PPIU yang menawarkan paket program dan pendaftaran calon jamaah umrah untuk mengisi data calon jamaah.

Selanjutnya, setiap jamaah akan mendapatkan nomor registrasi yang bisa dipantau aktivitas prosesi ibadah umrahnya secara terbuka oleh masyarakat.

"Jamaah umrah dapat melihat kapan akan berangkat, apakah tiketnya sudah ada, menggunakan maskapai apa, hotel menginapnya di mana, visanya sudah dapat apa belum," kata dia.

Jika dalam 10 hari sebelum keberangkatan belum ada visa calon jamaah umrah, kata dia, Kemenag akan memberi peringatan kepada PPIU. PPIU agar patuh dalam mengisi aplikasi itu. Kepatuhan PPIU dalam mengisi aplikasi akan menentukan nilai akreditasinya. PPIU yang kinerjanya tidak baik, akan dicabut izin operasionalnya. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com