Ini Kekurangan Dokumen yang Harus Disempurnakan 5 Paslon Pilwali Probolinggo

Home / Berita / Ini Kekurangan Dokumen yang Harus Disempurnakan 5 Paslon Pilwali Probolinggo
Ini Kekurangan Dokumen yang Harus Disempurnakan 5 Paslon Pilwali Probolinggo Figur pasangan calon dalam Pilkada Kota Probolinggo, saat menghadiri pleno terbuka KPU (FOTO: Iqbal/TIMES Indonesia)

TIMESPROBOLINGGO, PROBOLINGGO – KPU Kota Probolinggo, Jawa Timur, telah membacakan poin-poin persyaratan yang harus diperbaiki oleh kelima bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pilkada Juni 2018 nanti. 

Poin kekurangan itu, dibacakan dalam Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Penelitian Persyaratan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, Rabu (17/1/2018). 

Apa saja kekurangan masing-masing paslon?

Pertama, pasangan Suwito-Ferry Rahyuwono yang berangkat dari jalur perseorangan (independen). SPT Suwito perlu diperbaiki karena hanya menyerahkan tahun 2015 dan 2016. Keterangan bebas dari tunggakan pajak, juga belum dilampiri bukti. Kemudian, naskah visi dan misi pasalon ini harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

Untuk Ferry Rahyuwono, surat keterangan tidak pernah dipidana yang diserahkan ke KPU, tak sesuai antara judul dengan isi dokumen. Begitu juga dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak politiknya. Pasangan ini juga belum menyetor tanda terima LHKPN.

Ferry juga perlu melengkapi SPT dan melampirkan buktinya. Plus bukti bahwa dirinya bebas dari tunggakan pajak.

Kedua, pasangan Fernanda Zulkarnain dan Zulfikar Imawan, yang diusung koalisi Partai Golkar, NasDem, Gerindra dan PPP. Poin kekurangan pada pasangan ini paling minim dibandingkan Paslon lainnya. Pasangan ini telah menyetorkan tanda terima LHKPN dari KPK.

Di antara poin kekurangan pasangan ini, Zulfikar Imawan (Iwan) perlu melengkapi SPT, serta bukti bebas dari tunggakan pajak.

Ketiga, pasangan Sukirman dan Abdul Aziz, yang berangkat dari jalur independen. Pasangan ini belum menyetorkan tanda terima LHKPN dari KPK, juga belum memenuhi bukti bebas dari tunggakan pajak. 

Baik pada Sukirman maupun Abdul Azis, KPU ditemukan ada perbedaan nama yang mesti diperbaiki. Dan akan halnya Suwito-Ferry, naskah visi dan misi pasangan ini perlu disesuaikan dengan RPJPD.

Berikutnya yang keempat, pasangan Habib Hadi Zainal Abidin dan Soufis Subri, yang diusung koalisi PKB, Partai Demokrat dan PKS. Pasangan ini belum menunjukkan tanda terima LHKPN dari KPK. SPT pasangan ini juga belum lengkap, berikut dengan buktinya. Khusus Subri, perlu menyempurnakan surat keterangan tidak pernah dipidana.

Yang kelima, adalah pasangan Syamsu Alam dan Kulup Widyono yang diusung PDIP. Dalam catatan KPU, ditemukan perbedaan nama pada Alam. Dokumen SPT, dan tanda bukti tidak punya tunggakan pajak ada perbedaan nama.

Untuk Kulup, yang bersangkutan belum membubuhkan riwayat pendidikan yang ditempuh. Ia belum menyerahkan tanda terima LHKPN dari KPK, serta SPT yang belum lengkap.

"Pasangan calon punya kesempatan untuk melakukan perbaikan terhitung mulai 18-20 Januari. Kalau masih kurang, itu akan jadi pertimbangan dalam penetapan calon," kaya Ketua KPU Kota Probolinggo, Ahmad Hudri. (*)

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com