Larang Penyandang Disabilitas ikut Pilkada, KPU Dinilai Diskrimatif

Home / Berita / Larang Penyandang Disabilitas ikut Pilkada, KPU Dinilai Diskrimatif
Larang Penyandang Disabilitas ikut Pilkada, KPU Dinilai Diskrimatif ILUSTRASI: Tempat Pemungutan Suara (TPS). (FOTO: Aktual.com)

TIMESPROBOLINGGO, JAKARTA – Lembaga Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendiskriminasi penyandang disabilitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 (Pilkada Serentak 2018).

Koalisi yang terdiri dari 28 organisasi ini menyatakan Keputusan KPU yang memasukkan disabilitas dalam kategori tidak memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan/atau Wakil Walikota ini, menyebabkan penyandang disabilitas dianggap tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.

Demikian pernyataan resmi Lembaga Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas soal diskriminasi penyandang disabilitas dalam proses Pilkada Serentak 2018 yang diterima redaksi Times Indonesia, Kamis (18/1/2018).

Adapun keputusan KPU yang dimaksud adalah Keputusan KPU Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017.

Koalisi menilai masuknya disabilitas dalam kategori tidak mampu jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU itu adalah sebuah kesalahan. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang dan mencederai semangat pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, posisi disabilitas telah berubah dari posisi dari isu sosial menjadi isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu senada dengan prinsip yang tercantum dalam Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Dengan prinsip itu maka hak warga negara disabilitas sama dengan warga negara lainnya.

“Oleh karena itu, jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 10/2016, juga berlaku bagi warga negara disabilitas”.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com