Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di PTN

Home / Opini / Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di PTN
Peran Humas sebagai Aktor Pemberantasan Korupsi di PTN Rachmat Kriyantono, PhD. (Grafis TIMES Indonesia)

TIMESPROBOLINGGO, MALANG – BARU-baru ini, seperti diberitakan TIMES Indonesia, ada dua event penghargaan bagi Humas pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Anugerah Media Humas dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan Anugerah Humas PTN dan Kopertis.

Pemerintah tampak membuka mata terhadap pentingnya kehumasan sebagai ujung tombak mengomunikasikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, seperti diatur Permenpan-RB no 30/2011. 

Tulisan ini mengaitkan peran Humas dengan program nasional yang saat ini masif digerakkan, yakni program nasional anti-korupsi (Inpres no 7/2015 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi).

Mengacu pada Permenpan-RB di atas, mestinya Humas pemerintah perlu menaruh perhatian menyosialisasikan program nasional anti-korupsi di lembaga pemerintah.

Korupsi Perguruan Tinggi.

Korupsi termasuk permasalahan besar Bangsa Indonesia. Dari Harvard Business Review per Oktober 2017, indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 37 dari rentang 0-100. Semakin mendekati angka 100, tingkat terjadinya korupsi makin sedikit.

Indonesia berada di peringkat 3 di ASEAN, di bawah Singapuran dan Malaysia. Di awal reformasi, Indonesia berada di peringkat paling bawah se-ASEAN dengan berada di angka 17 pada 1999. Di dunia, setelah reformasi, angka ini cenderung naik.

Pada 2014, berada pada angka 34, pada 2015 berada pada angka 36. Tetapi, Indonesia masih berada pada peringkat 90 dari 176. 

Korupsi berdampak pada penurunan kualitas semua aspek kehidupan sosial, degradasi nilai-nilai, moral, spiritual, dan integritas; mendistorsi sistem peradilan; perdagangan, investasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com